Bagi-bagi 5000 Paket Sembako Gratis

Pemprov Jatim bersama Pemkab Lamongan kemarin menggelar Pasar Sembako Murah di Kecamatan Karangbinangun. Meski bertajuk pasar, namun 5 ribu paket sembako yang dibagikan langsung oleh Gubernur Soekarwo bersama Bupati Fadeli itu gratis. Karena sudah disubsidi Pemprov Jatim dan Pemkab Lamongan.

“Kegiatan hari ini bagian dari kegiatan serupa di sejumlah lokasi lain di Jatim. Diantaranya di Ponorogo, Sampang, Madiun, Bondowoso, Situbondo dan Probolinggo. Selain sebagai bagian dari kegiatan beramal, pembagian sembako gratis ini juga untuk membangun kepedulian dan modal sosial. Dengan harapan akan bisa memancing mereka yang mampu untuk peduli dengan saudaranya yang kurang mampu, “ ucap Soekarwo, Senin (22/8) seusai membagikan sembako di Karangbinangun.

Hal senada disampaikan Bupati Fadeli dalam sambutannya. Dia menyambut baik kegiatan pembagian 5 ribu paket sembako tersebut. Karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Kegiatan hari itu juga dihadiri Kepala Bakorwil II Bojonegoro Sukardi bersama Wabup Lamongan Amar Saifudin dan sejumlah Kepala SKPD.

Soekarwo juga menyebutkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam APBD 2012 nanti. Diantaranya akan diberikannya hibah mesin pembuat paving pada 1000 karang taruna di desa pinggiran dengan disertai modal usaha sebesar Rp 10 juta. “Dengan menggunakan paving nantinya masyarakat akan lebih mudah melakukan penggantian jika terjadi kerusakan. Berbeda jika jalannya dibuat dengan aspal, “ ujar dia.

Selain itu, pada 2012 nanti dia menyebutkan penanganan Kali Lamong yang tahun lalu menyebabkan banjir di Lamongan dan Gresik akan mendapat prioritas. Tahun depan akan dilakukan pengerjaan pelebaran bibir sungai dan pengerukan endapan untuk menambah kapasitas Kali Lamong. Saat ini disebutkannya, sungai yang bermula di Mojokerto tersebut kapasitas maksimalnya hanya 200 meter kubik perdetik. Sementara saat puncaknya, air yang mengalir mencapai 500 meter kubik perdetik. Bahkan saat banjir lalu mencapai 700 meter kubik perdetik.

Sementara Kabag Perekonomian Lamongan Muhammad Faiz Junaidi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik menyebutkan 5 ribu paket sembako yang hari itu dibagikan senilai Rp 100 ribu per paket. Setiap paketnya berisi 2 kilogram beras, 5 kilogram gula pasir, 10 bungkus mi instan, 1 liter minyak goreng dan 600 mililiter kecap.

Meski dibagikan pada 5 ribu warga, namun prosesnya relatif lebih terkendali. Karena menggunakan sistem kupon yang sudah dibagikan sebelumnya untuk warga miskin di Kecamatan Karangbinangun dan Glagah. Pembagiannya juga dilakukan dalam dua shift dan tiap shift terdapat enam pos penyaluran yang dilengkapi tenda. Kemasan pembungkus sembako juga disediakan panitia dari bahan yang kuat.

Berdasar data Dinas koperasi dan Industri Perdagangan setempat, harga bersa kualitas IR 64 saat itu 6.850 kilogram dan gula pasir Rp 9.100 perkilogram. Kemudian minyak goring dalam kemasan seharga Rp 12.900 dan tepung terigu Rp 6.650 perkilogram.

LA Mania Tolak Peleburan ISL – LPI

Mayoritas klub professional dan elemen Supporter Indonesia dengan lantang menolak keputusan Djohar untuk menggabungan kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).

Alasannya jelas, klub-klub LPI hampir seluruhnya belum menjadi anggota PSSI dan mereka baru kemarin di akui sebagai bagian dari PSSI. Sedangkan setiap klub yang berada pada level kompetisi tertinggi (ISL) bisa mencapai ke sana karena melalui tahapan-tahapan verifikasi, kemudian naik secara berjenjang dari Divisi III, II dan I baru kemudian ke Divisi Utama dan Liga Super sebagai kasta tertinggi. Jadi ada proses promosi dan degradasinya.

jika klub Liga Primer Indonesia (LPI) benar-benar akan disejajarkan dengan Indonesia Super Liga (ISL) atau Divisi Utama pada kompetisi mendatang maka hal itu merupakan pelanggaran kepada Statuta dalam kongres. Kalau mau mengubah aturan seperti itu berarti harus mengubah Statuta dan tentu hal ini harus mendapatkan ratifikasi atau pengesahan dari FIFA.

Dalam hal ini LA Mania selaku bagian dari kompetisi ISL dalam jajaran Supporter Merah Putih menolak keras keputusan Ketua baru PSSI Djohar Arifin. Seperti halnya sebagian besar Supporter di ISL yang juga menyesalkan keputusan Ketua PSSI kemarin.

“Djohar terkesan memaksakan keputusannya tersebut untuk menggabungkan ISL dengan LPI. Kalau hal itu dilakukan maka hal tersebut akan menyalahi statuta sehingga kami pasti menolak jika ada upaya ke arah itu.” Ujar Ainy Hidayat. “Sebagian besar Supporter di klub ISL menolak penggabungan ISL-LPI. Menurut saya ya sangat betul kalau LPI tidak pantas masuk kasta tertinggi Kompetisi Liga Super Indonesia cuma 6 bulan saja, itu juga tidak selesai dan di bubarkan…aneh-aneh saja.” Imbuh Ketua LA Mania tersebut.

Namun di tengah kekacauan Sepak Bola Nasional yang sedang terjadi, LA Mania tetap berdiri kokoh dan terus mengembangkan kreatifitasnya untuk mendukung tim kesayangan mereka PERSELA Lamongan serta tetap meletakkan simbol-simbol Nasional untuk menyuarakan GARUDA DI DADAKU..
“Salam Bergerak dan Bersatu”

Remisi Agustusan, 11 Dapat Remisi Umum II

Sebanyak 78 narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66 tahun ini menerima remisi. Secara simbolis, SK Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pemberian remisi umum itu akan diserahkan seusai upacara detik-detik proklamasi di Alun-alun Kota Lamongan, Rabu (17/8).
Dalam Sk bernomor W10-2038-PK.01.01.02. Tahun 2011 itu, 67 napi menerima remisi umum I atau pengurangan masa tahanan dan 11 napi lainnya menerima remisi umum II atau remisi bebas. Diantara yang menerima remisi umum II tersebut adalah Suhendrayanto Bin Muhalek dengan masa pengurangan hukuman tiga bulan, Alfan Jaenuri Bin Sukrim dengan potongan masa tahanan dua bulan dan Suladi Bin Ahmad mendapat remisi satu bulan.

“ Ini adalah data remisi sesuai dengan surat yang kami terima dari Kalapas Kelas IIB Lamongan, untuk persiapan kegiatan seusai Upacara Detik-detik Proklamasi besok pagi di alun-alun, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

Sedangkan 67 napi yang menerima remisi umum I potongan masa hukumnya bervariasai antara satu hingga enam bulan. Dengan rincian, 23 napi menerima remisi satu bulan, 3 menerima remisi lima bulan, 4 napi remisinya enam bulan dan 5 orang napi menerima remisi 4 bulan serta sisanya menerima remisi dua ndan tiga bulan.

Ketentuan untuk pemberian remisi tersebut seperti diatur dalam PP nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Sesuai PP tersebut, setiap napi berhak mendapat remisi dengan sejumlah persyaratan. Diantaranya berkelakuan baik serta telah menjalani masa pidananya lebih dari enam bulan.

Ramadhan, PKK Safari Ke PA Dan SDLB

Ramadhan 1432 Hijriyah ini pengurus PKK Lamongan melakukan safari ke delapan lokasi di Lamongan. Yakni tujuh panti asuhan (PA) dan satu SD Luar Biasa (SDLB). Dalam safari itu diberikan sejumlah bingkisan dan bantuan bagi penghuni PA dan SDLB.

Tujuh PA yang menjadi jujugan safari hingga Hari Kamis nanti oleh Ketua PKK Mahdumah Fadeli dan wakilnya Nurul Hidayati Amar itu adalah AL Istimror Desa Trucuk/Karanggeneng, Darul Hikam Desa Gumantuk/Maduran, Darul Fiqih Desa Rejosari/Deket dan Panti Al Mu’awanah Lamongan. Kemudian PA Siti Khotijah dan Muhammadiyah di Lamongan serta PA Yapsem Kecamatan Turi. Sementara SDLB berlokasi di Kecamatan Lamongan.

Di setiap lokasi yang dikunjungi, diserahkan sejumlah bantuan. yakni masing-masing PA menerima bantuan uang tunai Rp 2 juta dan 25 kilogram beras serta 10 kilogram gula. Selain bantuan itu, kepada anak-anak penghuni PA juga diberikan santunan uang tunai. Sedangkan di SDLB Mahdumah Fadeli dan Nurul Hidayati Amar Saifudin memberikan 94 bingkisan lebaran dan uang santunan pada masing-masing anak disana.

“Apa yang kami berikan hari ini semoga dapat membantu meringankan beban anak-anak penghuni panti ini. Meski tidak banyak semoga bisa untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran, “ ujar Mahdumah Fadeli saat di PA Darul Fiqih Desa Rejosari Kecamatan Deket, Selasa (16/8).

“Jangan dilihat nilai bingkisan yang diberikan. Ini adalah bagian dari kepedulian organisasi kami. Dengan harapan penghuni panti ini juga bisa merasakan nikmatnya berlebaran, “ kata dia.

Fadeli Kukuhkan Paskibra Kabupaten

Barisan generasi muda pengibar bendera merah putih (Paskibra) Kabupaten Lamongan resmi dikukuhkan oleh Bupati Fadeli. Senin malam lalu di Pendopo Lokatantra (15/8). Selanjutnya mereka akan bertugas sebagai pasukan pengibar dan penurunan bendera saat upacara detik detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 66 di alun-alun Kota Lamongan pada Rabu (17/8).

Mereka yang terpilih dalam yang terbaik hasil seleksi dari puluhan lembaga pendidikan setingkat SLTA di Lamongan. Mereka berhasil menyisihkan ratusan pelajar lainnya yang menjalani seleksi sejak Juni lalu. Kemudian terpilih 74 siswa terbaik sebagai anggota Paskibra Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya mereka ditempatkan dalam tiga pasukan, yakni pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 serta 2 orang komandan regu bersama 2 orang anggota cadangan. Selama latihan rutin, calon anggota paskibra tingkat kabupaten ini mendapat materi baris berbaris dari tiga instansi. Yakni 3 orang personil dari Kodim 0812, 2 orang dari Polres Lamongan dan 1 orang dari Sub Garnisun Lamongan.

Saat pengukuhan, Fadeli meminta anggota Paskibra untuk mengukuhkan diri, mengukuhkan niat pribadi untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pancasila dan kehidupan sehari-hari. “Yang penting adalah penghayatan dan pengamalan pancasila secara praktis dalam perbuatn sehari-hari. Saya juga berharap bekal kedisplinan yang di dapat selama latihan agar juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, “ kata dia.

Voucher Lebaran Dari KPRI

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Praja Lamongan mulai Senin (15/8) membuka penukaran voucher lebaran untuk angggotanya. Voucher yang tahun ini senilai Rp 75 ribu tersebut dibagikan kepada sekitar 1400 anggota KPRI.
Voucher tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai kebutuhan untuk berlebaran koperasi yang anggotanya pegawai Pemkab Lamongan itu. Seperti biscuit, sirup, soft drink hingga makanan kecil seperti emping belinjo dan kacang.

Menurut Ketua KPRI Setia Praja Agus Suyanto melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik, kegiatan itu rutin dilakukan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun lalu, nalai vouchernya Rp 60 ribu.

“Anggota diperkenankan untuk membeli barang kebutuhan diatas nilai voucher dengan menambahkan senilai kelebihan tersebut. Kegiatan ini untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhan berlebaran dengan harga terjangkau, ujarnya kemarin.

Percepat Pencairan TPAPD Untuk Berlebaran

Sejak awal Agustus lalu, Pemkab Lamongan sudah mulai mencairkan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Tunjangan Penghasilan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Percepatan pencairan tersebut diharapkan bisa menjadi tambahan untuk memenuhi kebutuhan lebaran Idul Fitri 1432 H.

Nilai TPAPD yang dicairkan adalah alokasi untuk lima bulan. Yakni mulai April hingga Agustus. Nilainya mencapai Rp 11.250.700.000 yang diberikan kepada 4.232 aparat pemerintah desa. Kemudian tunjangan penghasilan BPD nilainya sebesar Rp 1.609.600.000 yang diberikan kepada 4.024 orang. Sementara total nilai TPAPD Kabupaten Lamongan tahun 2011 mencapai Rp 28.242.600.000.

“Percepatan pencairan ini adalah kebijakan Bapak Bupati (Fadeli). Dengan harapan bisa dijadikan tambahan peghasilan untuk memenuhi kebutuhan berlebaran tahun ini, “ ujar Kabag Pemerintahan Desa Mohammad Nalikan melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin.

TPAD tersebut, ungkap dia, diberikan bervariasi nilainya untuk Kades, Sekdes, Kasi, Kaur dan Kasun. Nilai TPAPD tertinggi untuk Kades sebesar Rp 860 ribu perbulan. Nilai ini sudah mendekati Upah Minimum Regional (UMR) Lamongan yang mencapai Rp 900 ribu. Kemudian tunjangan Sekdes tertinggi mencapai Rp 800 ribu, dan tunjangan Kasi tertinggi nilainya Rp 760 ribu. Sedangkan tunjangan untuk BPD nilainya sama, yaitu sebesar Rp 400 ribu perbulan.

Pemkab Lamongan sudah beberapa kali menaikkan TPAPD dan tunjangan BPD. Pada APBD 2009, nilai TPAPD untuk Kades yang tertinggi hanya Rp 350 ribu perbulan. Kemudian pada PAPBD 2009 naik menjadi Rp 550 ribu. Nilainya kemudian kembali dinaikkan menjadi Rp 760 ribu di tahun 2010 dan menjadi Rp 860 ribu di tahun ini.

Pendapatan Daerah Diproyeksi Naik Rp 119 Miliar

Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD (PAPBD) Lamongan tahun anggaran 2011, Jum,at (12/8) resmi ditandatangani eksekutif dan legislatif setempat di Gedung DPRD. Dalam nota tersebut, diproyeksikan pendapatan daerah akan mengalami kenaikan Rp 119.800.446.320.

Disebutkan oleh juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan, Nikmatin Fauziah, proyeksi pendapatan daerah dalam PAPBD diperkirakan terdapat kenaikan 10,21 persen, atau naik menjadi Rp 1.292.978.773.920. Dalam APBD 2011 sebelum perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.173.178.327.600, sehingga mengalami kenaikan Rp 119.800.446.320.

Salah satu komponen pendapatan daerah, yakni pendapatan asli daerah (PAD) juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan 2, 34 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp 103.335.720.800, naik menjadi Rp 105.758.476.700. Atau naik sebessar Rp 2.422.755.900.

Dalam proyeksi PAPBD 2011 tersebut seperti disebutkan Nikmatin, disepakati akan digunakan untuk menaikkan plafon anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp 1.368.103.579.171. Kenaikan terbesar diperuntukkan anggaran belanja langsung yang hingga 28,27 persen. Yakni dari sebelumnya Rp 367.323.829.969, naik menjadi Rp 471.156.823.300. sedangkan belanja tak langsung naik 5,96 persen menjadi Rp 896.946.755.871.

“Alokasi anggaran belanja langsung tersebut pemanfaatannya direncanakan untuk berbagai program prioritas. Diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta perbaikan infrastruktur, “ ungkapnya.

Dari proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, lanut Nikmatin, maka defisit pagu anggaran PAPBD menjadi Rp 75.124.805.251. sementara pembiayaan netto diperkirakan juga sebesar Rp 75.124.805.251. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) PAPBD diperkirakan nihil.

Banggar dalam pendapatnya menilai struktur APBD masih banyak bergantung dari dana perimbangan. Selain itu Banggar juga menilai proyeksi target PAD tahun 2011 dalam PAPBD masih jauh dari potensi yang sebenarnya. “Untuk itu, diminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga besarn PAD bisa lebih ditingkatkan lagi, “ kata dia.

Balikpapan Belajar Pembentukan PD Pasar

Pemkab Lamongan sudah membentuk PD Pasar sejak 2010 lalu. Keberadaan PD Pasar tersebut menarik perhatian Panitia Kerja (Panja) Pasar DPRD Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang akan membentuk instansi serupa. kemarin (11/8), bertempat diruang Sasana Nayaka, mereka melakukan studi banding di Lamongan.

Rombongan Panitia Kerja (Panja) Pasar DPRD Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diketuai oleh Syukri Wahid ditambah dengan 6 orang anggotanya tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Fadeli didampingi oleh Plt Sekdakab Yuhronur Effendi dan Ketua Komisi B Fatchur.

“Posisi Balikpapan yang digunakan sebagai tempat transit dan kaya akan pelayanan di bidang jasa sehingga dipandang perlu memberikan manfaat kepada masyarakat lewat perusahaan daerah pasar,” ujar Syukri.

Dalam sambutannya Fadeli mengatakan, PD pasar yang dilebur sejak tahun 2008 dan baru diselesaikan pada tahun 2010 itu sempat ada dua kali mengalami perubahan yaitu dari yang pertama Perda nomor 8, kemudian dirubah ke Perda nomor 11 tahun 2010.

Tahun 2010, lanjut dia, PD pasar baru menyumbangkan Rp 207 juta. Sementara itu di tahun 2011 PD Pasar diharapkan bisa menyetorkan keuntungan hingga sebesar Rp 852 juta. Faktor minus itu juga tidak lepas dari Plaza Lamongan yang belum memberikan kontribusi besar padahal pemerintah mengharapkan bisa mengantongi keuntungan diatas Rp 1 milyar. “Maklum masih baru,” katanya.

Dia mengatakan hal itu terjadi karena kebutuhan di perusahaan itu. Kalau sebelumnya gaji ditanggung penuh oleh Pemda, sekarang ini ditanggung oleh perusahaan. Dan dari dampak tersebut sehingga total pendapatannya tidak seluruhnya disetor ke kas daerah (kasda).

Selanjutnya dari perkembangan itu, lanjut dia, perusahaan daerah yang sudah dibentuk itu kini telah memiliki maset yang tercatat yaitu sebesar Rp 175 milyar. Ini bukan dana yang diserahkan ke perusahaan tetapi aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipisahkan terhadap perusahaan daerah pasar.

Dia menambahkan, Lamongan mempunyai 103 pasar desa yang masih eksis dan mendapatkan perhatian dari Pemda. Dari pasar desa tersebut, ada yang sudah dilakukan revitalisasi atau pemberian bantuan stimulan melalui dana revolving. Yakni diberikan untuk 46 pasar desa dengan dana bergulir sebesar Rp 200 juta setiap pasar. “Dana itu selanjutnya dapat diputar ke pasar desa lain,” pungkasnya.

Lamongan Berkinerja Keuangan Terbaik

Kabupaten Lamongan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, Agus D.W. Martowardojo sebagai daerah berprestasi tingkat nasional berdasarkan kinerja keuangan, pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Di Jawa Timur hanya ada empat kabupaten yang mendapat prestasi serupa, yakni Jember, Jombang serta Pacitan.

“Atas diraihnya prestasi nasional ini Bapak Bupati Fadeli menyampaikan apresiasinya pada semua aparatur yang telah bekerja keras. Demikian pula prestasi ini menunjukkan kolaborasi kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Karena beliau meyakini, tanpa etos kerja dan dedikasi tinggi semua pemangku kepentingan, prestasi ini mustahil diraih. Beliau berharap prestasi ini mampu dipertahankan di tahun-tahun mendatang, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik.

Kepastian penghargaan untuk Lamongan itu berdasar surat Menteri Keuangan RI nomor : S-338/MK.07/2011 perihal Penyampaian Piagam Penghargaan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2011. Atas prestasi tersebut, Lamongan menerima alokasi DID sebesar Rp 21.382.474.000.

Alokasi tersebut diungkapkan Anang adalah yang terbesar diantara peraih dana DID lain di Jatim. Kabupaten Jombang memperolah alokasi DID sebesar Rp 18.575.039.000 dan Kabupaten Pacitan memperolah Rp 19.034.261.000. Sementara Kabupaten Jember memperoleh DID sebesar Rp 19.305.500.000. “Besarnya alokasi DID Lamongan menunjukkan kriteria utama, kriteria kinerja dan batas minimum kelulusan kinerjanya yang terbaik di Jatim, “ imbuh dia.

Dijelaskan Anang, DID itu sendiri ditujukan untuk mendorong daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya secara lebih baik. Pengelolaan keuangan itu ditunjukkan dengan perolehan opini hasil audit oleh BPK atas laporan keuangan pemda sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di seluruh Indonesia, hanya ada 60 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat prestasi tersebut. Diantaranya adalah Pemprov Jatim dan Lamongan.

Pemberian DID ini juga dimaksudkan untuk mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Unsur penilaian dalam kinerja keuangan adalah opini laporan keuangan oleh BPK, penetapan Perda APBD tepat waktu dan kenaikan PAD diatas rata-rata nasional.

Kemudian kriteria kinerja pendidikan diukur berdasarkan angka partisipasi kasar SD dan atau SMP sederajat di atas rata-rata nasional serta daerah yang mampu meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara kinerja ekonomi dan kesejahteraan didasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam PP nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terkait penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kemudian penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan selambatnya pada 31 desember tahun anggaran sebelumnya.

Lembaga Jerman Bantu Administrasi Kependudukan

Lembaga non profit dari Jerman, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit/Lembaga Jerman untuk Kerjasama Internasional) sejak bulan lalu berada di Lamongan untuk memberikan bantuan terkait pembenahan administrasi kependudukan. Yakni pelaksanaan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, atau e KTP.

Terkait hal itu, Jayadi, team leader GIZ di Lamongan, Rabu (10/8) melaporkan kegiatannya pada Bupati Lamongan Fadeli di ruang kerjanya. Komitmen Pemkab Lamongan untuk mensukseskan SIAK dan e KTP terlihat dari hadirnya bupati bersama Wabup Amar Saifudin, Ketua DPRD Makin Abbas dan Plt Sekkab Yuhronur Effendi dalam kesempatan tersebut. Juga hadir saat itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mursyid.

Fadeli menyebutkan meski Lamongan tidak diantara 197 kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan e KTP tahun ini, namun dia optimis pelaksanaannya bisa lebih maksimal. Terutama karena memiliki waktu persiapan yang lebih lama. Lamongan sendiri mulai akan menerapkan pada 2012 bersama 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

“e KTP ini adalah hal baru. Karena itu permasalahan harus diminimalisir saat proses pendataan melalui format sistem SIAK. Saya menyambut baik atas pelatihan dan bantuan yang telah diberikan GIZ selama ini untuk pelaksanaan administrasi kependudukan di Lamongan. Dengan persiapan yang lebih baik, optimis pelaksanaan e KTP di Lamongan akan lebih baik dari yang sudah memulai duluan, “ ujar Fadeli.

Jayadi menngungkapkan Lamongan menjadi satu diantara delapan kabupaten kota di Jatim yang mendapat asistensi dari GIZ. Selain Lamongan diantara yang bekerjasama dengan GIZ adalah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Kemudian Kediri, Madiun dan Pacitan. Sementara di seluruh Indonesia ada 35 daerah yang bekerjasama dengan GIZ.

Diuraikan olehnya, sejak Juli lalu GIZ di Lamongan telah memberikan pelatihan dan penyusunan SOP (standard operasting procedures/pedoman operasional standar). Juga termasuk nantinya membantu mendesain ulang ruang administrasi pelayanan kependudukan beserta isinya.

“Ini adalah fase terakhir kerjasama kami dengan Depdagri untuk mendukung administrasi kependudukan. Jerman dipilih karena negara ini telah lebih dulu menerapkan penggunaan e KTP. Itupun dengan persiapan yang lebih lama dari Indonesia, yakni 10 tahun, “ ungkap dia.

Jayadi menyebut tantangan terbesar pemberlakuan e KTP bukanlah pada tahap persiapannya. Justru tantangannya adalah memelihara database yang sudah ada. Jika database tidak di up date secara reguler, data itu hanya akan menjadi sampah. Sehingga kembali, kebijakan yang akan dibuat eksekutif maupun legislatif tidak akan tepat sasaran. “e KTP penting, namun lebih penting lagi adalah pengembangan kapasitas staf kependudukan, “ tegasnya.

Pemberlakuan e KTP selain ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik juga demi keamanan negara. Seperti mencegah adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, mencegah dokumen kependudukan palsu serta mencegah manipulasi data kependudukan lainnya.

2010-2011, Tahun Cobaan Pasangan Faham

Selasa 9 Agutus kemarin adalah tepat setahun Fadeli dan Amar Saifudin dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Lamongan oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Satu tahun masa pasangan yang mengusung akronim Faham tersebut kemarin diwarnai dengan kegiatan safari ramadhan di Masjid Darul Muttaqin, Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung.


Di kesempatan itu Fadeli mengakui tahun 2010 dan 2011 menjadi permulaan pengabdian yang sulit bagi keduanya. “Tahun “2010-2011 adalah awal tahun yang cukup sulit bagi kami. Cuaca yang tidak mendukung dan cenderung ekstrim, lahan pertanian yang akhir-akhir ini banyak diserang wereng, infrastruktur jalan yang 50 persen rusak parah, dan lain sebagainya merupakan tantangan yang besar dalam menunaikan tugas ke depan. Insya allah, 2-3 tahun lagi krisis ini akan segera teratasi dan cepat terurai, mohon kesabarannya,” kata dia.

Meski demikian, prestasi, tidak dapat dipungkiri juga masih bisa diraih. Seperti diraihnya anugerah Adipura yang kelima kalinya hingga raihan prestasi pendidikan Lamongan yang hingga tingkat nasional lewat nilai rata rata ujian nasional serta karya ilmiah yang menjadi juara tingkat ASEAN. Selain itu di bidang perekonomian, Lamongan terbukti masih menjadi daerah yang sangat terbuka pada investor demi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Terbaru, pabrik gula akan segera dibuka di Mantup yang akan menyerap banyak tenaga kerja dan memberi multiplayer effect bagi masyarakat sekitar.

Fadeli lebih lanjut menyebut Tikung memiliki potensi besar untuk berdirinya pusaran ekonomi baru. Karena wilayah itu menurut dia dilewati jalur yang strategis untuk perkembangan perekonomian. Yakni jalan provinsi yang menghubungkan Lamongan dengan Mojokerto

Dalam acara tersebut diserahkan sejumlah bantuan untuk masyarakat. Yakni bantuan untuk pembangunan masjid sebesar Rp 5 juta, bantuan 15 kitab suci Al-Quran untuk takmir masjid dan bantuan keuangan bagi 77 orang tamir masjid se-Tikung sejumlah Rp 38.500.000. Sementara kepada 249 orang guru ngaji se-Tikung diberikan bantuan sejumlah Rp 24.900.000, kepada 68 modin se-Tikung diberikan bantuan sejumlah Rp.6.800.000, bantuan kepada 5 orang pengasuh pondok pesantren Tikung Rp 2.500.000, santunan sebanyak 30 orang fakir miskin Tikung sejumlah Rp 3 juta dan santunan bagi 10 anak yatim Tikung senilai Rp.2 juta

Giliran PPN Brondong Dijadikan Minapolitan Percontohan

Setelah Kecamatan Glagah di Lamongan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan percontohan nasional perikanan budidaya, giliran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap. Namun penetapan PPN Brondong sebagai minapolitan percontohan nasional ini baru akan berlaku pada 2012 nanti.

Bersama PPN Brondong, akan ada sepuluh lokasi lain di Indonesia yang ditetapkan sebagai minapolitan percontohan di tahun 2012. Data tersebut kemarin diungkapkan Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik. Bersama PPN Brondong, lokasi lain yang ditetapkan diantaranya adalah PPN Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan PPN Pekalongan, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Juga termasuk PPN Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan PPN Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Kepala PPN Brondong Dedi Sutisna mengungkapkan untuk mewujudkan kawasan minapolitan percontohan tersebut, pihaknya telah membuat business plan. Diantaranya konsepsi untuk menjadikan PPN Brondong sebagai mall perikanan. Juga dengan menggandeng investor swasta di bidang perbengkelan dan docking, pabrik es dan cold storage untuk masuk.

Sebagai salah satu daya dukung perikanan tangkap, saat ini di pantura Lamongan telah beroperasi delapan unit industri pengolahan ikan. Terakhir yang masuk adalah PT QL Hasil Laut dengan produksi olahan berupa Surimi, ikan beku dan fish meal.

Unit produksi itu belum termasuk sekitar 252 unit pengolahan skala rumah tangga. Di wilayah ini juga terdapat lima sentra produksi perikanan tangkap serta terdapat 28.154 nelayan dengan produksi ikan tahun 2010 lalu mencapai 61.431 ton. Di wilayah ini juga terdapat sejumlah 7.526 unit armada perikanan tangkap dengan bobot mati 5 hinga 20 GT dengan jumlah alat tangkap mencapai 8.395 unit.

PPN Brondong juga telah melakukan pembenahan fisik sejak tahun 2005 silam dengan menelan dana hingga Rp 47,116 miliar. Dana itu diantaranya digunakan untuk pekerjaan turap 524 meter dan 292 meter, reklamasi seluas 8 hektar, break water sepanjang 40 meter, pembangunan dermaga sepanjang 363 meter dan pembangunan jalan kompleks.

Pengembangan kawasan minapolitan di Lamongan sendiri sudah memiliki legal aspek yang jelas. Karena sudah tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat Rapat Koordinasi Minapolitan di Lamongan beberapa waktu lalu juga menyatakan kesiapan untuk mendukung minapolitan di Lamongan dengan melakukan langkah-langkah nyata.

Safari Ramadhan Di Lima Lokasi

Bupati Lamongan Fadeli bersama Wabup Amar Saifudin akan memanfaatkan waktu selama Bulan Ramadhan 1432 Hijriyah ini untuk bertemu langsung warganya. Mereka bersama muspida setempat dan jajaran Kepala SKPD Pemkab Lamongan dijadwalkan akan melaksanakan Safari Ramadhan di lima lokasi berbeda.

Lawatan di lima lokasi tersebut akan dimulai Selasa (9/8) di Masjid Besar Darul Muttaqin Desa Bakalan Pule, Tikung dan akan diakhiri di Masjid Al Hikmah Dusun Keduk Desa Kedungwangi, Sambeng pada Senin (22/8). Permulaan Safari Ramadhan di Desa Bakalan Pule itu akan menjadi sangat istimewa karena tepat setahun sejak Fadeli dan Amar Saifudin dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati Lamongan pada 9 Agustus 2010 silam.

“Kegiatan Safarai Ramadhan ini adalah bagian dari cara untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sekaligus menjadi ajang silaturrahmi antara pemimpin dengan rakyatnya, “ ujar Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin.

Di setiap lokasi yang dikunjungi, ungkap Anang, bupati bersama jajaran akan melakukan buka bersama masyarakat. Sebelumnya didahului dengan kegiatan siraman rohani dan tausyiah dari Ketua Majelis Ulama Indonsia (MUI) Lamongan KH Abdul Aziz Choiri serta Sholat Maghrib berjama’ah. Di lokasi safari juga akan diserahkan sejumlah bantuan dari Pemkab Lamongan.

Selain di Desa Bakalan Pule, Tikung dan Desa Kedungwangi, Sambeng, Safari Ramadhan tahun ini juga dijadwalkan akan berlangsung di Masjid Jami’atul Hasanah Dusun Bugel Desa Sumberagung, Sukodadi. Selian itu juga dijadwalkan akan dilakukan di Masjid Al Amin Desa Karang Tawar, Laren dan Masjid Besar Baitul Amin Desa Mantup, Mantup.

GI Paciran Tuntas Akhir Tahun

Gardu Induk (GI) PT PLN (Persero) di Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran pembangunannya hampir rampung. Pada akhir tahun nanti, pembangunan GI ini dijadwalkan akan selesai dilaksanakan.

Pembangunan GI tersebut seperti diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian M Faiz Juanidi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik ditujukan untuk mendukung perkembangan industri dan perumahan di pantura Lamongan. Sementara dari 101 unit tower yang direncanakan dibangun, 100 tower diantaranya sudah selesai dibangun.

“Akhir tahun ini GI di Paciran dijadwalkan sudah selesai dibangun. Demikian pula penarikan kabel konduktor (stringing) dari Lamongan menuju GI di Tlogosadang juga direncanakan akan dilakukan mulai akhir tahun ini juga sembari menuntaskan proses pemberina kompensasi bagi pemilik lahan yang dilewati tower, “ kata dia.

Diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (UIPJJB) dengan Pemkab Lamongan telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV jalur Lamongan-Paciran. Selain untuk mendukung perkembangan industri dan perumahan di pantura, pembangunan itu semakin mendesak karena beban trafo GI Kalikapas Kecamatan Lamongan sudah mencapai 71, 82 persen.

Beban GI di Lamongan itu jika tidak diantisipasi akan rawan mengakibatkan black out atau pemadaman. Demikian pula permintaan daftar tunggu konsumen listrik di Lamongan cukup besar. Mencapai 17 MVA.

Pembangunan jaringan sepanjang 33 kilometer SUTT itu melewati 19 desa di enam kecamatan. Yakni mulai dari Desa Sidoharjo Kecamatan Lamongan hingga tower ke 101 di Gardu Induk (GI) di Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran. Enam kecamatn tersebut adalah Kecamatan Lamongan, Tikung, Deket, Glagah, Karangbinangun dan Paciran.

Pasar Ramadhan Mulai Digelar

Pelataran Jalan A Yani yang berada di antara pasar di pusat Kota Lamongan sejak awal Ramadhan kemarin disulap mejadi pasar dadakan. Di sana sekitar 68 pedagang kaki lima menggelar dagangannya. Mereka menjual berbagai barang kebutuhan selama berpuasa.
Siang yang menyengat menjelang waktu Dzuhur, Anshori, salah seorang pedagang di Pasar Ramadhan terlihat melayani dua orang ibu-ibu pembeli. Terjadi tawar menawar harga antara Anshori dan ibu-ibu itu yang kemudian disusul dengan ditebusnya dua bungkus kurma dagangannnya. Tak berapa lama kemudian seorang bapak-bapak datang. Tanpa menawar harga, dia langsung membawa pulang kurma seharga Rp 13 ribu dalam kemasan seperempat kilogram.

Dia bersama saudaranya menggelar dagangan buah kurma. Buah yang seolah sudah menjadi menu wajib selama bulan puasa umat Islam tersebut.

Berbagai jenis buah kurma digelar dalam lapaknya. Mulai kurma termurah yang dijual Rp 6 ribu perseperempat kilogram hingga yang termahal Rp 25 ribu perseperempat kilogramnya. Menurut dia, pembeli memang lebih suka membeli kurma dalam kemasan seperempat kilogram.

Untuk kurma jenis Nagil dijual oleh Anshori Rp 6 ribu perseperempat kilogram dan jenis Golden Fail dijualnya Rp 7.500 perseperempat kilogram. Kemudian ada juga jenis Rabbi yang harganya Rp 13 ribu perseperempat kilogram. Sementara yang termahal adalah jenis Palem Fail dengan harga Rp 25 ribu perseperempat kilogram.

Pasar yang dikoordinatori PD Pasar Lamongan bersama paguyuban PKL pasar tersebut akan digelar selama bulan puasa berlangsung. Selain buah kurma, banyak juga pedagang yang menjual kembang api dan kue-kue kering.

Belum Tuntaskan Pengadaan Barang Jasa

Sampai dengan akhir bulan Juli 2011 ini masih ada beberapa SKPD yang belum atau sedang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu berlaku baik untuk pengadaan yang bersifat umum, pemilihan langsung maupun pengadaan langsung.

Data itu kemarin diungkapkan Kepala Bagian Pembangunan Setdakab M. Wahyudi saat Penyelenggaraan Evaluasi dan Sistem Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2011 di ruang pertemuan Shaba Dyaksa setempat. Kegiatan itu sendiri dibuka Plt Sekkab Yuronur Efendi.

“Kami sempat mengumpulkan para bendahara-bendahara SKPD itu yang masih belum melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada dikantornya masing-masing. Bahkan masih ada yang harus dijemput agar bisa segara dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, ada beberapa kegiatan yang di swakelolakan namun belum ada kemajuan fisik atau progresnya. Sementara itu, total kegiatan fisik dan non fisik sampai dengan bulan Juli 2011 yakni 1.526 kegiatan yang terdiri dari 794 kegiatan kontraktual dan 732 kegiatan swakelola.

Dia mengingatkan, diharapkan bagi seluruh SKPD yang belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa agar segera melaksanakannya dan dilanjutkan dengan pelaksanaan fisiknya. Untuk selanjutnya setiap bulan melaporkan perkembangannya kepada bupati melalui Bagian Pembangunan sebagai pengendali kegiatan.

Plt Sekdakab Yuronur Efendi dalam pengarahannya sekaligus membuka acara tersebut mengatakan pentingnya kegiatan hari itu untuk memberikan pengarahan kepada seluruh SKPD. Termasuk di dalamnya pejabat pembuat komitmen, pengawas teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Lamongan tahun anggaran 2011.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pejabat pembuat komitmen serta pengawas teknis guna untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan harapan dapat tercapai kinerja yang berkualitas, tepat waktu, tepat mutu dan tepat buku,” tegas dia.

Kegiatan evaluasi dan sistem kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2011 mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 28 tahun 2010 yang berisi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2011 dan peraturan Bupati Lamongan nomor 46 tahun 2010 yang berisi tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2011.

Hadir pada kesempatan itu sekaligus sebagai narasumber dari Komisi C DPRD setempat Sutardjo dan Asyhari, perwakilan Inspektorat, Kepala Bappeda R Yulianto dan perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Serta undangan dari pengguna anggaran/Kepala SKPD se-Kabupaten Lamongan, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pengawas lapangan.

Tetap Apel Dan SKJ Selama Ramadhan

Jam kerja pegawai di Pemkab Lamongan dikurangi selama bulan Ramadhan 1432 Hijriyah. Meski jam kerja dikurangi, Plt Sekkab Yuhronur Effendi meminta pegawai untuk mempertahankan kualitas kerja dan pelayanan pada masyarakat, bahkan meningkatkannya di bulan suci umat Islam tersebut.

“Surat edaran terkait jadwal jam kerja selama Bulan Ramadhan 1432 Hijriyah itu sudah diedarkan ke seluruh SKPD di Pemkab Lamongan. Penetapan itu untuk memberi kesempatan bagi pegawai muslim menjalankan ibadah puasa, “ ujar Plt Sekkab Yuhronur Effendi melalui Kabag Humas dan Infokom Anang Taufik kemarin. Surat edaran itu, lanjut dia, sesaui dengan surat serupa dari Gubernur Jatim nomor 851/5999/212.5/2011.

Dalam surat edaran itu jam kerja untuk Hari Senin sampai dengan Kamis ditetapkan mulai jam 7.30 hingga 14.30 WIB dengan jam istirahat mulai jam 12.00 hingga 13.00 WIB. Sementara biasanya jam masuk kerja di mulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Kemudian untuk Hari Jum’at jam kerja dimulai pukul 7.00 hingga 11.00 WIB. Sedangkan sebelumnya, jam kerja di Hari Jum;at berakhir hingga pukul 14.30 WIB.

“Meski bulan puasa, bukan berarti harus bermalas-malasan dan melupakan kesehatan. Karena itu Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) tetap dilaksanakan pada hari Jum;at pukul 6.00. Demikian pula untuk menjaga kedisiplinan, apel pagi tetap dilaksanakan sebelum masuk kerja, “ imbuh dia.

Sedangkan untuk unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung pada masyarakat atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas pengaturan penugasan karyawannya diserahkan kepada unit kerja masing-masing. Ketentuan ini berlaklu untuk unit kerja seperti rumah sakit, Puskesmas, PDAM, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan dan unit pelayanan sejenis.

Kemudian untuk jam kerja di lembaga pendidikan menyesuaikan dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2011/2012. Yakni libur permulaan puasa ditetapkan mulai tanggal 1 hingga 3 Agustus. Selanjutnya tanggal 4 hingga 23 Agustus ditetapkan sebagai hari belajar efektif fakultatif. Sementara libur sekitar hari raya mulai tanggal 24 Agustus hingga 7 September.

Selama hari belajar fakultatif, pengaturan jam masuk dan pulang maupun jam pelajaran diatur oleh lembaga pendidikan masing-masing.Sekolah dianjurkan untuk mengisi liburan selain yang sudah diatur tadi dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama.

Tingkatkan Pendapatan Jadi Rp 15 Juta Pertahun

Rata-rata pendapatan masyarakat Lamongan saat ini baru Rp 9,4 juta pertahun. Dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di Jatim yang telah mencapai Rp 20,77 juta, jaraknya cukup jauh. Karena itu Bupati Fadeli targetkan akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya menjadi Rp 15 juta pertahun pada 2015 nanti. Hal tersebut ditandaskan Fadeli saat menyampaikan sambutan pada penutupan rapat paripurna dalam rangka penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 di Gedung DPRD setempat, Kamis (28/7). Dalam rapat paripurna tersebut juga dibacakan laporan Badan Anggaran DPRD oleh juru bicaranya, M. Amir.

“Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Lamongan kedepan memberi rasa optimistis yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat di atas 5 persen. Bahkan kinerja ekonomi di tahun 2010 meningkat sebesar 6,89 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut di atas angka rata-rata Jawa Timur dan nasional, “ papar Fadeli.

Namun demikian, lanjut dia, tingkat kapasitas rata-rata pendapatan masyarakat Lamongan di tahun 2010 masih sebesar Rp 9,4 juta pertahun. Sementara angka Jawa Timur telah mencapai Rp 20,77 juta pertahun.

Perbandingan yang besar itu menurut dia disebabkan struktur ekonomi Lamongan yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian yang mencapai 44,97 persen. “Kecenderungan yang terjadi, apabila sektor pertanian masih mendominasi maka besaran pendapatan domestik regional bruto suatu daerah menjadi cukup kecil. Terutama dibanding dengan daerah yang struktur ekonominya didominasi sektor industri perdagangan dan jasa, “ ujar dia.

Karena itulah, tegas dia, strategi pembangunan Lamongan harus diletakkan pada pengutan sektor primer. Sementara di sisi lain, pembangunan di sektor sekunder dan tersier terus ditumbuhkan. “Sedangkan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa lewat program Gemerlap bukan untuk menghilangkan mata pencaharian petani maupun petambak. Namun sebagai alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, “ katanya menjelaskan.

Terkait kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2010, Badan Anggaran berkesimpulan bahwa kinerjanya lebih baik dibanding tahun 2009. Yakni dengan indikator terlampauinya target hingga 100,28 persen. Sementara pendapatan asli daerah beleum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian anggaran belanja yang realisasinya tidak sampai 100 persen menunjukkan ada efisiensi anggaran.

“Namun sebagian SKPD dalam perencanaan anggaran belanja kurang cermat. Sehingga realisasinya mengalami kelebihan yang tidak wajar, “ ujarnya tanpa menyebut SKPD bersangkutan.

Terkait kinerja keuangan BUMD, M Amir menyebut perusahahn daerah dan penyertaan modal seperti PD BPR Bank Daerah Lamongan, WBL dan Bank Jatim telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Sementara PD Pasar PDAM PD Aneka Usaha Lamongan Jaya diminta melakukan pembenahan manajemen karena belum mampu memberikan kontribusi PAD.

Bahan Bakar Fosil Akan Habis 30 tahun Lagi

Para ahli mengatakan minyak bumi, gas alam, batu bara, yang dikatakan sebagai bahan bakar fosil tersebut diperkirakan akan habis 30 tahun lagi, sedangkan bahan bakar gas 70-80 tahun, dan bahan bakar padat 120 tahun. Artinya apapun bentuknya dapat habis. Setidaknya itu yang disampaikan Djoko Sungkono guru besar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dalam acara sosialisasi langkah-langkah hemat energi dan air untuk bangunan gedung/perkantoran, bertempat di Sasana Nayaka Kabupaten Lamongan, kemarin (27/7).

Bahan bakar fosil adalah sumber daya tak terbarukan karena perlu jutaan tahun untuk terbentuk dan sumber yang ada ternyata lebih cepat habis ketimbang terbentuk yang baru. “Ini juga perlu untuk diketahui, sumber daya pembangkit energi masih amat bergantung pada bahan bakar fosil ini,” ujarnya serius.

Dia mengatakan, manusia sebenarnya sadar bahwa kehidupannya tergantung pada energi dan energi pada dasarnya tidaklah gratis. Langkah-langkah efisiensi peralatan harus ditingkatkan dan efisiensi rendah diganti. Selain itu, bahan bakar baru/terbarukan di produksi dengan harga jual murah kepada konsumen dan energi gratis diaplikasikan.

Berdasarkan Inpres No 2 tahun 2008 revisi Inpres 10 tahun 2005 tentang penghematan energi, di dalamnya menginstruksikan kepada pimpinan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah yakni diantaranya untuk melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di SKPD masing-masing meliputi, penerangan, AC, dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak, atau gas.

Jadi semua sudah jelas. Dia mengatakan, mengapa harus di hemat? Karena sumber energi primer terbatas dan mahal, kapasitas pembangkit terbatas, dan dengan hemat berarti turut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang paling penting adalah keadilan bagi masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik. “Jangan sampai masyarakat belum menikmati listrik tetapi energinya sudah habis duluan,” katanya.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lamongan, Djoko Purwanto mengatakan, seluruh pimpinan SKPD, para Camat, dan BUMD sudah menindaklanjuti surat edaran dari bapak Bupati tanggal 15 September 2008, tanggal 29 November 2010, dan 11 April 2011 yang isinya diwajibkan untuk membentuk gugus tugas.

Gugus tugas ini dalam rangka untuk penghematan energi dan air dilingkungan kantor masing-masing. Terkait hal lain dia menyampaikan, subsidi BBM dan listrik dari pemerintah pusat tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp 231,6 trilyun kemudian penyerapan sampai dengan bulan Juli sudah mencapai Rp 136,6 trilyun. Hadir pada kesempatan itu Imam Asy’ari dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jatim.

Jangan Ada Tekanan Pada PCL

Bupati Lamongan Fadeli, Rabu (27/7) di Ruang Sabha Nirbawa membuka kegiatan Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS 2011). Di kesempatan itu dia menegaskan jangan sampai ada tekanan pada petugas pencacah lapangan (PCL) sehingga mengakibatkan data sensus tidak valid.

Lebih spesifik dia meminta pada jajaran camat yang hadir untuk meneruskan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Dengan harapan, perangkat di desa turut mensukseskan PPLS 2011. “Jangan sampai petugas di lapangan saat sensus menerima tekanan apalagi titipan data. Camat saya minta memberi wawasan pada Kades dan jajaran perangkat di desa untuk mendukung data sensus yang valid dan akuntabel, “ tegas dia.

“Saya minta PPLS ini menghasilkan data yang riil, apa adanya dengan fakta di lapangan, “ imbuh dia. Dia menyebut data bahwa Lamongan memiliki warga miskin terbesar di Indonesia, yakni sejumlah 21,5 persen dari sekitar 1,5 juta jiwa penduduk Lamongan. Yakni sebanyak 84.694 rumah tangga miskin (rtm) atau sekitar 300 ribu jiwa.

Lebih lanjut disebutkan olehnya, sensus di Lamongan sebelumnya dilakukan pada 2005 berupa pendataan sosial ekonomi dan ditemukan 111.809 rtm. Kemudian dilanjutkan dengan PPLS tahun 2008 dengan jumlah rtm turun menjadi 84.694 rumah tangga kategori miskin. Dengan rincian terdiri dari 15.669 (18,50%) rumah tangga sangat miskin, 39.193 (42,28%) rumah tangga miskin dan 29.832 (35,22%) rumah tangga mendekati miskin.

“Saya sangat mendukung dan berharap dari PPLS ini akan didapat data yang valid dan akuntabel. Sehingga dapat digunakan untuk merencanakan program-program lain yang mendukung pengentasan masyarakat miskin di Lamongan. Terlebih pendataan kali ini lebih lengkap karena juga mencakup data individu dan informasi rumah tangga, “ kata Fadeli.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Lamongan Agung Raharjo menjelaskan PPLS 2011 kali ini akan melibatkan 86 koordinator statistik kecamatan atau KSK. Selama di lapangan, mereka akan dibantu oleh 90 orang pemeriksa lapangan (PML) dan 528 orang PCL. Setiap PCL akan mendata sekitar 300 rumah tangga.

Disebutkan olehnya, PPLS kali ini akan lebih terperinci karena mendata rumah tangga kurang mampu berdasarkan nama dan alamat. Data ini kemudian akan digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial pemerintah seperti Jamkesmas dan PKH. Pencacahannya sendiri sudah dimulai sejak 15 Juli lalu hingga 14 Agustus. Sementara finalisasi datanya akan dilakukan pada Oktober 2011.

Cuci Darah Kini Cukup Di Lamongan

Pasien gagal ginjal di Lamongan yang memerlukan layanan cuci darah kini tidak perlu lagi harus pergi ke Gresik atau Surbaya. Karena kini di RSUD dr Soegiri setempat sudah menyediakan layanan hemodialisa dengan menggunakan unit peralatan hemodialisis. Pelayanan itu diresmikan Bupati Lamongan Fadeli, Rabu (27/7 Seperti dituturkan Direktur RSUD dr Soegiri, Fida Nuraida, untuk sementara pelayanan di instalasi yang sudah dirancang sejak 2008 lalu itu baru untuk pasien peserta Jamkesmas dan umum. Sementara untuk peserta Jamkesda dan Askes akan segera mengikuti, menunggu proses administrasi kerjasamanya.

Dijelaskan oleh Fida, unit layanan yang menyediakan empat unit alat cuci dara tersebut didukung tenaga dokter spesialis yang telah mehgikuti pelatihan ahli selama tiga bulan di RSUD dr Soetomo, Surabaya. Demikian pula perawat yang ditugaskan juga sudah mengikuti pelatihan menjadi perawat mahir hemodialisis di Surabaya dan RS Cikini. Selama masa soft opening sejak 22 Juni lalu, instalasi tersebut mendapat supervisi dari tim RSUD dr Soetomo.

Terkait pasien yang memerlukan layanan cuci darah, Ketua Pernefri (Perhimpunan Nefrologi/ahli fungsi ginjal Indonesia) Korwil Jatim, Pranowo, mengatakan kondisi sakit pasienlah yang membutuhkan untuk cuci darah. Sementara alat etsrebut sendiri bukan untuk menyembuhkan, namun untuk bertahan hidup. Dia berharap kedepan masyarakat akan semakin sadar dengan kesehatan agar tidak memerlukan layanan cuci darah. Disebutkannya, di wilayah Surabay dan sekitarnya, penyakit batu ginjal menjadi penyebab utama pasien harus di cuci darah. Sisanya adalah penderita diabetes dan hipertensi.

Fadeli sendiri menyebut pengadaan alat cuci darah di RSUD dr Soegiri tersebut sebagai bagian upaya dari Pemkab Lamongan dalam meningkatkan pelayanana kesehatan masyarakat di Lamongan. Kedepan, dia berharap dukungan dari semua stake holder di Lamongan untuk melengkapi peralatan kesehatan di RSUD Ngimbang sehingga bisa lebih maksimal memberikan pelayanan.

Hemodialisa sendiri adalah suatu tindakan pengobatan dengan tujuan mengeluarkan sisa metabolisme atau koreksi elektrolit darah serta cairan tubuh melalui proses pertukaran antara bahan yang ada dalam darah dan dialisat melalui membran semi permiabel difusi dan fitrasi. Sementara Hemodialisis merupakan salah stau terapi pengganti ginjal. Terapi ini digunakan pada penderita penurunan fungsi ginjal, baik akut maupun kronik. Yakni dengan menerapkan fungsi ginjal dengan menggunakan mesin dan tabung ginjal buatan.

Fadeli Penuhi Janji Bonus Atlet Porprov

Bupati Lamongan Fadeli melalui Komite Olahraga Nasional (KONI) memenuhi janjinya untuk memberikan bonus kepada atlet-atlet Lamongan yang berprestasi bagi peraih semua medali pada Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Jawa Timur ke-3 di Kediri 2011, bertempat di Pendopo Lokatantra setempat, kemarin (27/7). Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lamongan Fadeli, Wakil Bupati Amar Saifudin beserta jajaran Muspida kepada masing-masing atlet putra/putri dengan bonus diantaranya dari Fadeli dan jajarannya sebesar Rp 26 juta, dan KONI Lamongan sebesar Rp 106 juta. Sepertimdisebutkan sebelumnya, dari KONI sendiri menjanjikan bonus Rp 6 juta untuk peraih emas Rp 4 juta untuk perak dan Rp 2 juta untuk peraih perunggu. Serta disediakan bonus untuk pelatih dan official.

Secara rinci perolehan medali tersebut yakni, cabang olahraga panjat tebing memperoleh 7 emas diantaranya diperoleh Nanda Dea Cahyaningtyas pada kategori lomba boulder perorangan dan lead perorangan, lainnya 1 perak dan 1 perunggu. Cabang olahraga gulat memperoleh 2 emas diantaranya diperoleh M. Aminul Firmansyah pada kategori lomba 46 kg putra, lainnya 4 perak, dan 3 perunggu. Atletik 1 emas oleh Febrian Dwi Cahyono pada lomba tolak peluru. Pencak silat 1 perak dan Catur 1 perak.

Ketua Umum KONI Lamongan Agus Suyanto mengatakan, dari 9 cabang olahraga yang diikuti diantaranya 5 cabang telah mampu menyumbangkan medali emas. 10 medali emas, 7 perak dan 4 perunggu dengan skor 58. Sehingga menduduki peringkat ke-9 se-Jawa Timur. “Ini sesuai dengan pesan Bapak Bupati pengurus KONI harus masuk 10 besar,” ujarya bangga.

Agus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Lamongan atas doanya sehingga kontingen Lamongan mampu meraih prestasi optimal dan mampu memperoleh peringkat ke-9 serta ucapan kepada semua atlet atas perjuangannya dan selamat atas perstasi yang diraih membuat Kabupaten Lamongan lebih baik dari sebelumnya.

Namun, lanjut dia, sarana dan prasarana olahraga harus ditingkatkan. Seperti panjat tebing yang ketinggian hanya 12 meter untuk lomba kemarin adalah 15 meter, lintasan untuk lari di stadion putarannya sekarang hanya 100 meter ke depan bisa menjadi 400 meter, kemudian gulat masih meminjam gedung dari Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga berharap ke depan sudah mampu mempunyai tempat tersendiri.

Terkait masalah tersebut Fadeli berjanji akan terus menambah dan berbenah demi kemajuan prestasi atlet-atlet Lamongan. Terlebih pada tahun 2013 ada Pon Remaja dan 2014 Ponprov juga akan digelar kembali. “Harus kita fasilitasi semua,” pungkasnya.

Kebut Migrasi Ke Software Legal

Selambatnya pada 31 Desember 2011, semua personal computer (PC) milik instansi pemerintah diharuskan sudah menggunakan perangkat lunak (software) legal. Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Lamongan kini mengebut migrasi semua PC miliknya agar menggunakan perangkat lunak legal tak berbayar.
Disebutkan oleh Kepala Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Lamongan Hurip Tjahyono, saat ini ada sekitar 600 unit PC di (Pemkab) Lamongan. Jumlah itupun menurut dia belum termasuk unit notebook. Sementara yang sudah dimigrasi menggunakan Open Source Software (OSS) ubuntu dengan basis Linux mencapai 180 unit.

“Jika semua unit PC harus menggunakan operating system (OS) maupun perangkat lunak perkantoran legal berbayar, diperkirakan akan butuh dana sekitar Rp 3 miliar. Sementara OSS ubuntu yang sudah kami instalkan di 180 unit PC tersebut tak berbayar dan legal. Bahkan di dalam perangkat lunak ubuntu dengan kode karmic koala itu sudah termasuk aplikasi perkantoran semacam word dan excel, “ ujarnya saat membuka Bimtek instalasi dan pengoperasian OS, Senin (18/7) di Ruang Sabha Nirbawa Pemkab Lamongan.

Karena itu, lanjut dia, selama empat hari kedepan diadakan Bimtek bagi semua SKPD termasuk kecamatan. Selama Bimtek, staf yang dikirim akan dilatih tata cara penginstalan Linux ubuntu, pengenalan program office linux dan penggunaan e mail. Di kesempatan itu dia juga mewanti-wanti agar PC milik SKPD yang sudah terinstal OSS agar tidak di instal ulang dengan OS lain, kecuali dengan perangkat lunak legal.

Seperti diketahui, 31 Desember 2011 adalah batas akhir migrasi sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).