Senin, 19 Juli 2010
Kesiapan Penerapan LPSE Rampung 70 Persen
Sosialisasi dan pelatihan yang berlangsung selama dua hari di ruang Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan tersebut dibuka Kabag Pembangunan Erfan. Sejumlah 45 rekanan penyedia jasa dan beberapa panitia pengadaan barang dan jasa di Lamongan mengikuti materi pelatihan yang diberikan Suhendra dari LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP sendiri adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Dikatakan Suhendra, untuk memperluas akses pengadaan e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan pada pemerintah kabupaten/kota untuk mendirikan LPSE di masing-masing instansi. LPSE tersebut, lanjutnya, menyelenggarakan layanan pengadaan e-pengadaan dengan menggunakan aplikasi SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
“SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan Departemen E-Procurement LKPP untuk digunakan LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan pertimbangan efisiensi, sehingga dalam penggunaannya tidak memerlukan biaya lisensi. Baik itu biaya lisensi SPSE sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya, “ terangnya kemarin.
Terpisah, Erfan melalui Kasubbag Bina Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan Setdakab Lamongan Arifin mengungkapkan, persiapan untuk membentuk unit layanan pengadaan (UPL) dengan fasilitas LPSE terus dikebut. ”Sampai saat ini persiapan untuk menuju kesana sudah mencapai 70 persen. Kami juga beberapa waktu lalu telah mengirimkan 10 orang ke LKPP untuk belajara SPSE ini selama satu minggu di Jakarta, ” kata dia.
Ditambahkan olehnya, UPL ini nantinya rencananya akan ditempatkan di salah satu ruangan di Dinas PU Pengairan. ”Termasuk jika memungkinkan, pada Perubahan APBD 2010 nanti akan diujicobakan satu atau dua paket pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan LPSE. Jika sukses, Lamongan akan menjadi yang kedua menerapkan LPSE di Jatim setelah Pemprov Jatim, ” ujar dia.
Selama dua hari, peserta pelatihan akan mempelajari langsung dengan praktek sejumlah aktivitas yang dapat dilakukan dalam SPSE. Untuk penyedia jasa, aktivitas yang dapat dilakukan dengan SPSE diantaranya adalah melakukan pendaftaran penyedia, melengkapi data penyedia, mendaftar ikut lelang, mengunduh dokumen lelang dan mengirim dokumen kualifikasi penawaran hingga melakukan sanggah. Sementara bagi panitia, diantaranya dilatih melakukan aktivitas penyusunan lelang, mengunggah dokumen lelang, melakukan penjelasan lelang, melakukan evaluasi lelang hingga mengusulkan calon pemenang.
BDL, BPR Terbaik Se-Indonesia
Bank Daerah Lamongan (BDL) dinobatkan sebagai bank perkreditan rakyat (BPR) terbaik nasional 2010. Predikat ini merupakan hasil riset Infobank yang mengkaji dari performance BPR se-Indonesia.
Dari sejumlah BPR yang dikaji tersebut anugerah Award Infobank 2010 yang diterimakan di Hotel Santika Premiere Jakarta Minggu (11/7) lalu, BPR Bank Daerah lamonganmerupakan salah satu dari 37 BPR lainnya yang berpredikat sama. Dengan kategori aset diatas 100 milliar. Tapi keunggulan Bank Daerah Lamongan mendapat predikat sangat bagus.
“Aset bank kita (Bank Daerah Lamongan) sekarang ini mencapai Rp 140 milliar lebih. Selama empat tahun terakhir kita mengalami pertumbuhan aset sangat signifikan. Sampai pertengan semester satu tahun ini mampu bertambah seratus persen dari aset semula yang Rp 70 milliar itu,” kata Direktur Bank daerah Lamongan Yurohnur Efendi.
Menurut Yurohnur menjelaskan kemajuan BDL tidak hanya pada pertumbuhan aset saja. Tapi, dana masyarakat yang berhasil dihimpun juga tumbuh pesat. Bahkan sangat mencolok, mencapai Rp 90 milliar pada semester 1 tahun 2010. sebelumnya hanya mencapai Rp 50 milliar.
“peningkatan ini tentu terkait dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BPR kita. Tentu hal ini kita barengi dengan peningkatan pelayanan,” imbuhnya.
Peningkatan layanan itu disebutkan, diantaranya layanan online di seluruh kantor kas di kabupaten. Penyediaan ATM di kantor pusat maupun pusat perbelanjaan serta penggunaan layanan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan sebagai layanan jemput bola
Tidak Penuhi Komitmen, Dana PKH Bakal Dipotong
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Lamongan Soni Harsono, peserta PKH bahkan bisa tidak menerima bantuan dalam satu periode pembayaran jika tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan berturut-turut. Sementara jika komitemen itu tidak dipenuhi dalam jangka waktu satu bulan, dana dipotong Rp 50 ribu. Kemudian pelanggaran dua bulan diotong Rp 100 ribu dan pelanggaran selama tiga bulan, bantuan akan berkurang sebesar Rp 150 ribu.
“Selama ini memang terjadi kurang sosialisasi terhadap RTSM penerima PKH terkait pemotongan ini. Sehingga ketika ada pemotongan menimbulkan keluhan dari penerima. Terkait hal itulah, maka Rapat Koordinasi PKH kali ini dilakukan. Diharapkan anggota Tim Koordinasi agar membantu memberikan informasi dengan sebaik-baiknya kepada penerima PKH untuk menghindari kesalahpahaman. Pemenuhan komitmen oleh penerima PKH ini sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui program kesehatan dan pendidikan, “ ujarnya, Selasa (13/7) di aula pertemuan Dinsosnakertrans setempat.
Dia kemudian mencontohkan komitmen yang tidak dipenuhi sehingga bisa mengakibatkan pemotongan dana bantuan PKH. Seperti jika ditemukan RTSM penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah tapi ternyata tidak disekolahkan. Atau ketika ada ibu hamil dalam keluarga tersebut yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan di puskesmas, dananya juga bisa dipotong. “Nanti juga akan ada buku koordinasi pendamping PKH di Kecamatan. Lewat buku ini, pendamping bisa dipantau kinerjanya agar aktif melaksanakan tugasnya, “ imbuhnya di kegiatan yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik M Chudori dan Korwil Pendamping PKH Wilayah Lamongan Taufik tersebut.
Setelah penyaluran dana PKH tuntas disalurkan pada April lalu, pencairan tahap kedua diperkirakan akan dilakukan pada Agustus. Jumlah RTSM untuk tahap kedua ini mencapai 28.720 keluarga dengan rincian komponen jumlah ibu hamil mencapai 612 orang, jumlah balita 13.851 orang, jumlah anak SD 20.653 dan jumlah anak SMP 10.305 orang. Sementara total alokasi pembayaran di 20 kecamatan peserta PKH sebesar RP 8.094.300.000.
“Jumlah dan rincian komponen RTSM penerima PKH dimungkinkan selalu berubah karena terus dilakukan verifikasi. Sementara besaran dana masing-masing penerima bantuan. Besaran dana PKH ini minimal Rp 600 ribu pertahun dan maksimal Rp 2,2 juta sesuai dengan komposisi anggota keluarganya, “ kata Soni.
Hasil Sementara Hitung Ulang Pilkada Lamongan
Pengumuman Sepeda Jelajah Lamongan (SEJALA) Seri 2
Ikutilah!!!
SEPEDA JELAJAH LAMONGAN (SEJALA) SERI 2
(Melintas Pegunungan Pantura, Pemandian Air Panas, Situs Sunan Drajat, Sendang Dhuwur dan Wisata Bahari Lamongan)
Peserta Terbatas ( Hanya dibatasi 500 Peserta)
Pendaftaran dimulai saat ini sampai dengan 20 Juli 2010
Pelaksanaan Acara:
Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010
Start pukul 06.00 WIB, Start Finish bertempat Terminal Paciran / ASDP (Timur WBL) Kec. Paciran
Biaya Pendaftaran hanya Rp. 75.000,-
Fasilitas yang didapatkan peserta:
Snack, Makan& Minum, Video Rekaman Tiap Club mendapat 1 Keping VCD, Sertifikat, T-Shirt (Jersey Exclusive), Doorprize bagi yang beruntung. MENYAMBUT HUT RI KE 65 TAHUN 2010
Ikutilah!!!
SEPEDA JELAJAH LAMONGAN (SEJALA) SERI 2
(Melintas Pegunungan Pantura, Pemandian Air Panas, Situs Sunan Drajat, Sendang Dhuwur dan Wisata Bahari Lamongan)
Peserta Terbatas ( Hanya dibatasi 500 Peserta)
Pendaftaran dimulai saat ini sampai dengan 20 Juli 2010
Pelaksanaan Acara:
Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010
Start pukul 06.00 WIB, Start Finish bertempat Terminal Paciran / ASDP (Timur WBL) Kec. Paciran
Biaya Pendaftaran hanya Rp. 75.000,-
Fasilitas yang didapatkan peserta:
Snack, Makan& Minum, Video Rekaman Tiap Club mendapat 1 Keping VCD, Sertifikat, T-Shirt (Jersey Exclusive), Doorprize bagi yang beruntung.
MTB Mania, segera daftarkan diri anda melalui:
* Email di fkcclamongan@gmail.comAlamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
* Faximile dengan Nomor (0322) 321165
* Sekretariat FKCC Lamongan Jl. Basuki Rahmat 29 Lamongan Telp. (0322) 7726881
Biaya pendaftaran bisa di transfer melalui Rekening Bank Jatim No. 028227487 atas nama Saudara AGUNG YULIANTO
Ketentuan pelaksanaan sbb:
* Peserta pukul 05.00 WIB harus sudah berada di lokasi pemberangkatan (START)
* Peserta wajib menggunakan Helm, T-Shirt Sejala Seri 2 dan perlengkapan sepeda lainnya.
* Jarak kurang lebih 30 Km Offroad
* Informasi lebih lanjut browsing di www.fkccl.blogspot.com
Contact Person:
* Sidur : 081803288448
* Sholich : 08123171643
* Agung : 081332976787
9 Sekolah Ajukan Penambahan Waktu PPDB
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur melalui Kasubdin Pendidikan Menengah dan Kejuruan (dikmenumjur) Muad, untuk lembaga sekolah tingkat SMA sederajat semuanya sudah memenuhi pagu yang ditetapkan. Sedangkan Sembilan SMPN yang mengajukan penambahan waktu itu adalah SMPN Sarirejo, SMPN 1 Karangbinangun, SMPN 2 Modo, SMPN 2 Pucuk, SMPN 3 Ngimbang, SMPN 1 Solokuro dan SMPN 1 Sekaran. “Sembilan SMPN ini diberi batas waktu hingga 9 Juli mendatang. Karena tahun pelajaran baru 2010/2011 sudah dimulai pada 12 Juli, “ imbuhnya.
Sesuai dengan surat edaram Dinas Pendidikan terkait PPDB tahun pelajaran 2010/2011 untuk tingkat SMP, SMA dan SMKN, pagu tingkat SMPN yang jumlahnya mencapai 48 lembaga tahun ini mencapai 272 rombongan belajar (baca : kelas) dengan total 9.122 siswa. Pagu tersebut dikurangi alokasi untuk SMPN 1 dan 2 Lamongan dengan status rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang sudah menyelenggarakan penerimaan terlebih dahulu. SMPN 1 dan 2 Lamongan pagunya sama, yakni 8 rombongan belajar dan 240 siswa.
Sementara untuk SMA dan SMKN yang jumlah lembaganya mencapai 19 lembaga, pagunya mencapai 120 rombongan belajar dan 3.992 siswa. Pagu ini dikurangi alokasi untuk dua sekolah dengan status RSBI, yaitu SMAN 1 dan 2 Lamongan. Di SMAN 1 Lamongan ditetapkan 9 rombongan belajar dan 288 siswa. Sedangkan di SMAN 2 Lamongan ditetapkan 10 rombongan belajar dan 320 siswa. Jadwal daftar ulang bagi yang diterima mulai 7 hingga 8 Juli. Sementara pelaksanaan masa orientasi sekolah atau MOS dilakukan selama tiga hari mulai 12 hingga 14 Juli.
Kamis, 08 Juli 2010
Porkab Siap Digelar Oktober
Anton menuturkan, dalam rapat tersebut juga ditetapkan Yulianto, Kepala dinas PU Bina Marga Lamongan, sebagai ketua panitia. “Porkab tahun ini diharapkan berlangsung lebihmeriah, semarak, dan berkualitas,” imbuhnya.
Menurut pria yang juga Sekcam Kalitengah ini, karena waktu pelaksanaan sudah semakin dekat, para pengurus cabang (pengcab) olahraga diminta segera menyusun petunjuk teknis (juknis) pertandingan dan koordinasi dengan coordinator olahraga kecamatan (KOK) agar persiapan atlet lebih maksimal. “Setiap kecamatan diminta benar-benar mengirim atlet yang berkualitas, jangan hanya sekedar ikut berpartisipasi saja,” katanya
Jelang Dibuka, Pecahkan Rekor Sunatan Masal
“Peserta sunatan masal ini bahkan tidak hanya berasal dari Lamongan saja. Peserta juga berasal dari luar Lamongan, diantaranya berasal dari kabupaten Tuban, Bojonegoro, Jombang, dan Bangkalan Madura.Sunatan masal juga sebagai awal kegiatan jelang pembukaan Pasar Agrobis Semando yang kita jadwalkan pada 22 Juli mendatang," katanya.
Ditambahkannya, khusus untuk peserta dari Lamongan akan mendapat perawatan gratis hingga sembuh di puskesmas terdekat. “Dibutuhkan waktu enam jam untuk menyelesaikan sonata masal. Ini karena banyaknya jumlah peserta yang ikut, “ ujar dia.
Masfuk sendiri dalam sambutannya menegaskan Pasar Agrobis Semando yang tetap mempertahankan proses jual beli tradisinonal namun dengan fasilita modern bakal menjadi pasar terbesar di Lamongan. Menurut dia, pembangunan pasar tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan.
“Kalau apa yang saya lakukan itu benar, semata-ma5ta karena ridho Allah, namun jika ada yang salah semata-mata karena kekurangan saya sebagai manusia, “ ujarnya saat didampingi Direktur Utama PT Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) Susilo Handoko, investor Pasar Agrobis Semando.
Jamkesmas Masih Diperbolehkan Untuk Operasional Puskesmas
“Tahun ini memang sudah mulai dikucurkan dana BOK. Lamongan sendiri mendapat alokasi untuk 32 Puskesmas yang masing-masing menerima Rp 18 juta. Namun Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat masih memberlakukan masa transisi di tahun ini. Sehingga sebelum dipisah secara tegas pada 2011 nanti, dana Jamkesmas masih diperbolehkan digunakan untuk upaya promotif dan preventif (pencegahan sekunder) serta manajemen Puskesmas apabila dana BOK telah habis, “ terang Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Mochamad Sochib melalui Plt Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa. Terkait dana Jamkesmas, alokasi untuk Lamongan sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp 5.212.596.000 dengan jumlah masyarakat miskin yang dijadikan acuan sebanyak 434.383 orang. Hal itu seperti tercantum dalam Keputusan Mennkes RI nomor 490/Menkes/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana Program Jamkesmas Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010. Alokasi tersebut, lanjut dia, memperhitungkan sisa dana per 31 Desember 2009 yang tercantum di rekening giro pos Puskesmas. “Terhitung Desember 2009, masih ada sisa saldo Rp 3.639.425.000. Sehingga dana yang disalurkan dari Kementerian Kesehatan untuk Lamongan sebesar Rp 1.573.171.000. Bahkan ada sejumlah kabupaten di Jatim yang saldo dana 2009 lebih besar dari dana alokasi tahun 2010 sehingg tahun ini mereka tidak menerima sama sekali alokasi dana Jamkesmas. Hal ini terjadi diantaranya di Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kota Salatiga dan Pekalongan, “ ungkap dia. Selanjutnya, kata dia, untuk penerima dan besaran dana tiap Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Kemudian dalam kondisi tertentu, untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kepala Dinkes dapat melakukan relokasi dana antar Puskesmas. Untuk Jawa Timur total dan Jamkesmas tahun 2010 mencapai Rp 128.520.612.000 dengan jumlah maskin yang dijadikan acuan sebesar 10.710.051 orang. Dengan saldo dana tahun 2009 yang mencapai Rp 109.469.414.000, sehingga dana yang disalurkan tahun ini sebesar Rp 30.375.065.000. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, alokasi terbesar diterima Kabupaten Jember sebesar Rp 8.344.320.000 dengan maskin sebanyak 695.360 orang.
TGM Buddha Ke-23 Nasional Di Paciran
Senin, 05 Juli 2010
Iwan Fals Penghijauan Di Kampus Hijau
“Semoga kampus Unisla bisa menjadi kawah Candradimuka dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadi Kampus Hijau (merujuk sebutan Unisla). Karena selain cat gedungnya di dominasi warna hijau, kampus Unisla juga harus menggalakkan dan terus tingkatkan penghijauan seperti yang sudah saya lakukan bersama temam-teman hari ini”, kata iwan saat di halaman kampus Unisla.
Hal senada disampaikan Tsalits. Dikatakannya, sumber daya hutan seperti pohon-pohon yang ada di sekeliling manusia tidak bisa di pisahkan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. “Jangan di pandang hanya sebelah mata. Tapi pohon ini merupakan nyawa jangka panjang kita semua. Karena selain menyumbangkan oksigen yang bisa memberikan kita kesejukan, penghijauan semacam ini juga untuk antisipasi bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, “ ujarnya.
Selanjutnya kegiatan penghiajaun itu ditutup oleh Iwan Fals dengan melakukan penandatanganan Prasasti Seribu Pohon di atas kertas yang telah di siapkan panitia. Iwan Falas juga sempat menerima kalungan selendang khas LA Mania warna biru muda.
Pada kesempatan itu hadir para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari masing-masing Instansi, Kegiatan itu sendiri merupakan kegiatan bersama antara Pemkab Lamongan, Kodim 0812, Kampus Unisla dan OI Lamongan.
Iwan seusai kegiatan penghijauan kemudian menuju ke Pendopo Lokatantra setempat untuk menjadi nara sumber Sarasehan. Bupati Masfuk juga menjadi salah satu nara sumber bersama Iwan Fals dalam sarasehan yang bertemakan kebudayaan dan lingkungan
Hemat Energi Belum Jadi Budaya
Menurut Syarifuddin, secara global, penghematan energi telah dilakukan hamper semua negara di dunia. Termasuk Indonesia yang menyikapi kenaikan harga BBM dengan berbagai reaksi yang menimbulkan ide-ide kreatif. Namun lanjut Syarifuddin, sebagain besar masyarakat dan dunia industri menyikapinya dengan tanpa mengubah pola dan kebiasaan sebelumnya sehingga dikhawatirkan malah akan menimbulkan krisis.
“Hemat energi seharusnya dijadikan sebagai budaya, bukan sekedar kebiasaan seperti yang telah dilakukan sejumlah negara maju seperti Jepang negara-negra Eropa maupun Amerika Serikat. Belum membudayanya hemat energi di Indonesia salah satunya adalah belum dilakukannya sosialisasi secara benar. Karena itulah, meski berbagai sosialisasi sudah dilakukan pemerintah maupun lembaga masyarakat sejak bertahun-tahun lalu, budaya hemat energi belum menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan pemahaman hemat energi yang benar masih sangat sedikit yang mengetahuinya, “ ungkap Syarifuddin yang juga Dewan Pakar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Wilayah Jawa Timur tersebut.
Masalahnya, lanjut dia, sosialisasi yang selama ini dilakukan bukan ditujukan untuk membentuk budaya. Melainkan hanya dilakukan secara sporadis untuk mendukung program masing-masing instansi. “Untuk mewujudkan budaya hemat energi, dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan. Sosialisasi juga harus segera dilakukan dengan metode penyampaian yang benar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konsolidasi dari semua kegiatan sosialisasi di bidang energi yang selama ini dilakukan secara parsial menjadi satu gerakan nasional, “ tandasnya.
Dia kemudian membagi sejumlah tips sederhana hemat energi. Seperti penggunaan teknologi baru semacam lampu dari materi light emitting diode (LED) yang minim konsumsi energi namun dengan tingkat ketajaman yang sama untuk lampu penerangan. Pemilihan alat rumah tangga yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan juga bisa sebagai langkah awal pembentukan budaya hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.
Terkait program hemat energi, Pemkab Lamongan telah membentuk gugus tugas penghematan energi dan air di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Meski seperti diakui Asisten Administrasi Nurroso, selama ini laporan dari masing-masing gugus tugas belum dilakukan secara kontinyu. Padahal gugus tugas tersebut seperti disampaikan Nurroso penting peranannya untuk menjadikan SKPD sebagai pelopor penghematan energi dan air.
Disambung Pj Kabag Perekonomian Mochammad Faiz Junaidi, untuk meningkatkan peran gugus tugas di masing-masing SKPD, kedepan akan diupayakan reward bagi SKPD yang bisa melakukan penghematan energi dan air secara efektif. “Diharapakan setelah sosialisasi ini, masing-masing gugus tugas akan memberikan laopran secara rutin sehingga bisa dilakukan evaluasi keefektifan programnya, “ terang Faiz di kegiatan yang diikuti 70 SKPD dan BUMD di Lamongan itu. Sosialisasi itu juga menghadirkan Effendi As’arianto, Kabid Energi Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Suberdaya Mineral Pemprov Jatim sebagai salah satu nara sumber.
Dana BOK Untuk 32 Puskesmas
“Sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan, tahun ini 32 Puskesmas di Lamongan menerima dana BOK yang besarannya masing-masing Rp 18 juta. Tahun ini adalah pertama kali program ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Dana bantuan operasional ini digunakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif. Program ini juga diharapkan bisa mewujudkan pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan serta target MDGs di tahun 2015, “ urai Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Mochamad Sochib melalui Plt Kabag Humas dan Infokom Aris Wibawa.
Karena untuk kegiatan preventif atau pencegahan, lanjutnya, dana BOK ini hanya boleh digunakan untuk upaya kesehatan yang bersifat pencegahan. Yakni untuk kegiatan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan KB, imunisasi, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan serta promosi kesehatan.
“Sesuai dengan semangat program BOK sebagai upaya preventif, penggunaannya hanya untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas saja. Sehingga dana ini tidak boleh digunakan untuk upaya pengobatan, penanganan gawat darurat, perawatan, gaji, investasi atau belanja modal serta untuk pembelian alat kesehatan dan obat-obatan. Meski demkian, dana BO di Puskesmas ini diperbolehkan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya seperti Poskesdes dan Posyandu, “ imbuhnya.
Secara rinci, seperti disebutkan dalam SK Menteri Kesehatan RI tentang petunjuk teknis BOK, dana ini dapat dimanfaatkan untuk tujuh kegiatan. Diantaranya untuk transport petugas kesehatan atau kader kesehatan, uang penginapan untuk desa terpencil yang sulit dijangkau serta pemberian makanan tambahan (PMT). Sementara diantara pelayanan yang disokong dana BOK ini adalah pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, pelayanan kesehatan neonates, penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, pemeriksaan air bersih dan kualitas air minum serta pembinaan Desa Siaga.